Tugas dan Wewenang KPU Dalam Pemilihan Legislatif

Dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. maksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang KPU meliputi :
A. Dalam Pemilihan Bupati/Walikota

B. Dalam Pemilihan Legislatif

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. maksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. Dalam Pemilihan Presiden

Pendaftaran Anggota KPPS Kota Kendari

KPU Kota Kendari melalui PPS dimasing-masing Kelurahan se Kota Kendari membuka pendaftaran anggota KPPS Kota Kendari. Pendaftaran di buka sejak 24 Februari hingga 3 Maret 2014.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Kota Kendari, Hayani Imbu dalam paparannya dihadapan para Ketua PPS dan para Ketua PPK se Kota Kendari, Sabtu 22 Februrari 2014, dalam acara penyampaian Juknis Pembentukan KPPS Kota Kendari.

Memenuhi asas transparansi, KPU pada Pemilu Legislatif 2014 kali ini, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Kendari yang berminat menjadi penyelenggara pemilu di tingkat Kota Kendari.

Syarat utama, adalah umur minimal 25 tahun, berijazah SMU/sederajat, dan berdomisili di wilayah kerjanya. Wilayah kerja dimaksud, contohnya warga yang ingin menjadi anggota KPPS TPS 1 Mandonga, misalnya, maka dia adalah pemilih di TPS tersebut.
Demikian disampaikan Yasir, Komisioner yang membidangi pengembangan SDM. Hal ini dimaksudkan, agar yang bersangkutan selain dapat mengenal warga yang akan memilih di TPSnya, juga petugas KPPS dapat langsung memilih di TPS tersebut, beberapa saat sebelum dilakukan penghitungan suara.
“Kalau petugas KPPS adalah pemilih di TPS seberang, maka dipastikan yang bersangkutan kalau dia menggunakan hak pilihnya, berarti dia akan meninggalkan TPS tempatnya bertugas, atau kalau dia tidak menggunakan hak pilihnya, berarti dia menjadi bagian dari Golput, sedang Golput adalah musuh utama KPU”, tandas Yasir.

Lebih lanjut diutarakan Zainal Abidin, komisioner yang mengkoordinir Teknis Pemilu meminta agar dalam perekrutan nanti, PPS tidak mempersulit pelamar. “Mengingat honor yang diterima petugas KPPS tidak seberapa, jadi jangan dipersulit dengan administrasi, seperti surat pernyataan disini, ada 3 yang menggunakan materai. Jadi nanti dibuatkan satu saja. Satu materai untuk 3 pernyataan itu,” terang Zainal.
Demikian untuk persyaratan sehat jasmani dan rohani, bisa dilengkapi kalau sudah dinyatakan lulus. Yang penting seleksi tertulis dan wawancaranya pastikan yang bersangkutan cakap baca, tulis, dan hitung, lanjut Zainal.

Sementara itu, Ade Suerani satu-satunya komisioner perempuan, meminta kepada PPS sebagai pihak yang berwenang membentuk KPPS, agar dalam pelaksanaannya memprioritaskan pelamar-pelamar perempuan.

“Saya sadar, kehadiran saya di KPU adalah berkat perjuangan aktivis perempuan dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan diberbagai lembaga publik. Untuk itu, saya merasa berkewajiban untuk memberdayakan perempuan dengan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Dari 4000-an lebih petugas KPPS se Kota Kendari, tolong diakomodir 10 persennya atau 400-an lebih, berarti kurang lebih 2 orang per TPS. Saya tidak minta 30 persen, 10 persen saja, tentunya mereka yang memenuhi syarat baik secara administrasi maupun faktual,” tegas Ade.

Seleksi pembentukan KPPS akan berakhir hingga masa pelantikan pada 9 Maret 2014.

Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi Kota Kendari

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan integritas Relawan Demokrasi (Relasi) Kota Kendari, KPU Kota Kendari mengadakan Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi Kepemiluan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, Rabu (22/11/2014) di Restoran Fajar, Kendari.

Kegiatan ini dihadiri oleh 25 Relasi dari 5 segmen strategis masyarakat yakni segmen perempuan, segmen kaum pinggiran, segmen pemilih pemula, segmen umat beragama, dan segmen penyandang disabilitas.

Kegiatan diselenggarakan dengan metode ceramah, game dan FGD. Materi yang disampaikan antara lain, kode etik relawan demokrasi, pentingnya partisipasi, tahapan teknis strategis pemilu, serta prosedur dan format pelaporan.

Pada kesempatan itu panitia menghadirikan 2 (dua) narasumber dari KPU Provinsi yakni La Ode Abdul Natsir Muthalib yang dimoderatori Zainal Abidin-Koord. Divisi Teknis dan Hupmas KPU Kota Kendari serta Iwan Rompo dimoderatori Ade Suerani- Koord. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Kendari.

Di sesi diskusi masing-masing segmen mengemukakan persoalan-persoalan mendasar dalam menggerakan pemilih, seperti yang disampaikan dari segmen umat beragama antara lain masih ada sebagian masyarakat khususnya dari kalangan umat beragama yang menolak pemilu karena merupakan bagian dari demokrasi yang dianggap tidak syar’i.
Disamping itu dari segmen penyandang disabilitas mempersoalkan teknologi surat suara yang tidak mengakomodasi kelompok tuna netra dll.

Kegiatan di buka oleh Ketua KPU Kota Kendari, Hayani Imbu didampingi Sekretaris KPU, Muh. Arfan Silondae.
Hayani menghimbau agar Relasi sebagai mitra KPU dapat bekerja dengan baik, sehingga tujuan pembentukan relasi yakni meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih menggunakan hak pilihnya dapat terwujud. (*)

Relawan Demokrasi Kota Kendari

Program Relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Adapun relawan demokrasi yang telah direkrut KPU Kota Kendari adalah sebagai berikut:

Segmen Kelompok Perempuan:

SYARIANTI ABBAS, S.Pd.	085241586085
SHINTA ARISTI	085398806609
WA ODE ASKA	085241819500
WA ODE LISTIANI, S.Pd.	085255540366
SUMIATI	085241919872

Segmen Pemilih Pemula

ABDUL RAUF RAHMAN HALIM	082346380443
MUH. RISKY RAMADHAN	085255262023
LA ODE FAJRIN MUTHALIEB	081342525459
AHMAD ERFANDI	085241551503
ARIFANDI	085240690373

Segmen Kelompok Keagamaan

NARTON	085241558668
SAMIRUDDIN L.	082395498581
CICI AGUSLINA	085343577773
YASIN LA DAISAI	081245730398
ANURUL ISNAINI, S.E.	085299507499

Segmen Kaum Pinggiran

WA ODE SUHURIA	082345185599
LD. FAJAR ALRASYID	082345178309
LD SABILU, S.Pd.	085241816484
NOVRIANTI SARAH	085248933731
TITIN SRI LESTARI	085241863193

Segmen Penyandang Disabilitas

DWI WARSONO

MUH. RUSDIMAN TUMARUDDIN, S.Pd.

LA NDOAJI, S.Pd.

EVA SUSANTY LOLLONG, S.E.

KUSNAWATI, S.Pd.

Badan Ad Hoc

Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu meliputi:
1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
3. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS)

Keanggotaan PPS Kota Kendari

Nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kota Kendari, berdasarkan berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR :05/Kpts/Kpu-Kota-026.433608/I/2014 tentang PENGANGKATAN/PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA KENDARI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 :

Kecamatan Kendari

KELURAHAN KANDAI	KELURAHAN GUNUNG JATI	KELURAHAN KAMPUNG SALO
ARMAN, S.Sos, M.Si	NASIR, S.Pd	M. JUNUS DAMBA
YUSUF	SUDIANA, S.Pd	LA ODE NDIAMU
MUSLIMIN SUUD RAMADHAN	BAHAR MUSTAJAB, S.Kom	HASNUN, SE

KELURAHAN MANGGA DUA	KELURAHAN KASILAMPE	KELURAHAN KENDARI CADDI
SAMSUL. N	Drs. MUHAMMAD ALWI	Drs. TAMRIN SAMSURI
DJUWITA	ISRA ANASTASIA	LA HANUFI, S.Pd
RIVAI MURSANGKA	HUSNAINI	RIDWAN RASYID

KELURAHAN MATA	KELURAHAN PURIRANO	KELURAHAN JATI MEKAR
IMRAN, A.Md, KOM	SARNA, S.Sos	ARIF ISHAK, S.Pd
SALAM, S.Pd	MUH. RUSDIN, S.Pd	SUPARMAN, S.Pd, M.Pd
ANI	Drs. SARPAN	SYAMSUL BAHRI

Kecamatan Kendari Barat

KELURAHAN WATU-WATU	KELURAHAN KEMARAYA	KELURAHAN TIPULU
MUH. YAKUB	HARDIYANTO PONO, SE	MULIYADI
MUH. ASMAL	ASAHI LIAMBO	LA ODE ABDUL RASAK
MUH. HENDY	HENDRA KURNIAWAN GUNAWAN, SE	TASLIM, S.Sos

KELURAHAN PUNGGALOBA	KELURAHAN BENU-BENUA	KELURAHAN SODOHOA
MUH. SALEH YUSUF, SE	AMIRUDIN THAMRIN	H. MANE TAMBURU
MUHAMMADIAH	JUHARDIN DEMA, S.Sos	HAERANA
RIZAL	MULIANI, S.Kom	SUPRI

KELURAHAN SANUA	KELURAHAN LAHUNDAPE	KELURAHAN DAPU-DAPURA
MUH. NASIR, S.Pdi	AKHIRUDDIN	SURIANI
WAWAN ACHWAN, S.Sos	ABDUL RAJAB SARANANI	TOETY SALEH
MUH. ZAINUDIN	MUH. SURIAWAN MUSTAFA AMANU	SUARDI MASSERE

Kecamatan Mandonga

KELURAHAN MANDONGA	KELURAHAN KORUMBA	KELURAHAN LABIBIA
AMLIN GUNAWAN	BAYU EKA PRATAMA	BANYUS
SHILFINA, S.Si	NURLIANA TOMBILI	SARIPA
TERA SUBEKTY	ARHAM	HAMSAR

KELURAHAN WAWOMBALATA	KELURAHAN ALOLAMA	KELURAHAN ANGGILOWU
FIRMANSYAH, S.Sos	SUARDI, SP	JAMSIR YANKO
SUHARDIN, S.Pd	DONAL ADRIYADI, S.Ip	HALIM. L
YAYUK DWI SETYA NINGSIH	SAMU	NURLIANA, A.Ma

Kecamatan Puwatu

KELURAHAN PUUWATU	KELURAHAN ABELI DALAM	KELURAHAN LALODATI
SAINUL LATIF, SE	BAHARUDDIN	HANIPA R
SARMAN LATAMA	RUSMIN	HAFANUDDIN
ROSWATI	RUSDIN	ZUMRANA

KELURAHAN WATULONDO	KELURAHAN PUNGGOLAKA	KELURAHAN TOBUUHA
SUSIANTI TOASA	M. KHAIRUL TAKFIK SARANANI, ST	NADIR DAHLAN
ZAINAL ABIDIN, SP	SRI ARISNA ARIS	MUSRAN YUSUF
M. BAHAR DARWIS. M	HARUN SIMON LANGGOLU	ISRAWATI

Kecamatan Kadia

KELURAHAN BENDE	KELURAHAN KADIA	KELURAHAN ANAIWOI
IR. SAHABUDIN SALEH	DEVI MARLIANA	ALIAS, SE
SASBAR	TAHMID ANSAR	ANTON
WILDAYANI LATIF	MUSNIATI	NUR CAYAH, SP

KELURAHAN WOWAWANGGU	KELURAHAN PONDAMBEA
ARIF SURAHMAN, S.Ip	ARI DWI OKTAVIANO, SE
WA ODE HASNI KADIR, SP	RENO RIFAI
DARWIS	ALAMSYAH

Kecamatan Wua-Wua

KELURAHAN WUA-WUA	KELURAHAN BONGGOEYA
LARAATI, SE	MUH. AQSA FAYSAL
ASMAR KIDING	INTAN BAFADAL
HARLINA AISAH	DEDI DAMHALI

KELURAHAN ANAWAI	KELURAHAN MATAIWOI
ABDUL MUIN	SOFYAN MASULILI, S.Pd
EDISRAN	EDISON TINONDA,S.Sos
ABRAR	ADE WULAI RASUL KENANGAN, S.Sos

Kecamatan Baruga

KELURAHAN WATUBANGGA	KELURAHAN BARUGA
Drs. MUHAMMAD SALEH, M.Pd	ASRUN
MURSIDIN, SP	JUHANA PALIMBA
RISKA DAENG UMPO, SP	RAJAB SAPUTRA

KELURAHAN LEPO-LEPO	KELURAHAN WUNDUDOPI
SUGIONO	MUH. YUNUS
LA BERE, S.Pd	MARYONO, S.Ag
ARMAYA	Drs. MUH. SYAING

Kecamatan Kambu

KELURAHAN KAMBU	KELURAHAN MOKOAU
ERWIN CHANDRA.M, S.Ip	TRI WALUYO
NURLAN, A.Ma	LA PADAE, S.Pd, M.Pd
YOYON ARDIANSYAH, ST	NAHJEDDAH ARIFIN

KELURAHAN PADALEU	KELURAHAN LALOLARA
NURDIN MUHAMMAD	JUMADIL, S.Pd
HARISMAN, SE/td>	FITRIA ANWAR, S.Pi
JAFAR, SH	INDAR ATMAJI, S.Pd

Kecamatan Poasia

KELURAHAN ANGGOEYA	KELURAHAN RAHANDOUNA
JAFAR, S.Pdi	AMIRUL, S.Ag
MULJAYA	LA ODE USAHA, S.Pd
JAMALUDDIN	DARMADI, S.KOM

KELURAHAN MATABUBU	KELURAHAN ANDUONOHU
ABBAS WASKITO, S.Sos	AHMAD YUNAN
SIGIT INDRA JAYA	LABAU, S.Si
ISMAYADIN	LA FIRMAN

Kecamatan Abeli

KELURAHAN BENUA NIRAE	KELURAHAN TOBIMEITA	KELURAHAN NAMBO
HANIFAH	NARDIN	ZAINAL, S.Ag
SAFARNI	AGUSALIM SIDIK	RAJAMUDDIN, S.Ip
SUDARLIS, S.Sos	ROSNANI RIASA	MUH. ADAM

KELURAHAN TONDONGGEU	KELURAHAN ANGGOLOMELAI	KELURAHAN LAPULU
AMRAN ASBAHAR, S.Si	MARWAN, S.St	ERIADI, SKM
WA ODE AZIZAH	ANCIA YUSRAN	ISRANI
NUR SAYANG	FITRI SATRIANI TANUKILA	ASYAD

KELURAHAN PUDAY	KELURAHAN SAMBULI	KELURAHAN TALIA
RIDWAN RABIULSTANI	SARIFUDDIN, SE	ALBAR
SITI SAKARIA, S.Sos	SAHRUN	SATRIANI
IMRAN	RAKHMAN	SURIANTI

KELURAHAN POASIA	KELURAHAN BUNGGUTOKO
DAHLAN AKAL	ROBIN SAHRUL ZIDDI
YUSNAWATI, S.Pd	HASMIRAH
SARMILA SAMIR	ASBAR, A.Ma

KELURAHAN ABELI	KELURAHAN PETOAHA
SURAHMAN ISHAK, ST	NURDIN
WA ODE SAIBA, S.Pd	AGUS SALIM
RISWAN	YAMIN, S.Ip

Keanggotaan PPK Kota Kendari

berikut nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Kendari, berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR :05/Kpts/Kpu-Kota-026.433608/I/2014 tentang PENGANGKATAN/PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA KENDARI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 :

A. PPK Kendari Barat
1. ARIYANTO YUSUF (Ketua)
2. ADING LAWID, S.Sos (Anggota)
3. HANALIR, SE (Anggota)
4. ISRAN NAIM, ST (Anggota)
5. Ir. AZAI, M.Si (Anggota)

B. PPK Kendari
1. LA ODE HERMANTO (Ketua)
2. AMIR YUSUF, S.Sos (Anggota)
3. BAHARULLAH, SP (Anggota)
4. SITI ZULMI (Anggota)
5. JEKKY (Anggota)

C. PPK Abeli
1. MUH. ICHSAN, SP (Ketua)
2. WA ODE NURLINA, S.Pd (Anggota)
3. WAODE MUSTIKA INSAN, SE (Anggota)
4. LA SAHI (Anggota)
5. MAWARDI, S.Ag (Anggota)

D. PPK Poasia
1. TAUFAN (Ketua)
2. LAODE IMPO (Anggota)
3. MUH. DARWIS HASAN, S.Pdi (Anggota)
4. ASLAN, S.Pd (Anggota)
5. JUSRANA (Anggota)

E. PPK Kambu
1. RASID RAMADHAN, SH (Ketua)
2. LILI SAHARI ARIEF, SH (Anggota)
3. BUDI RAHARJO (Anggota)
4. ALIRUN ASA, S.Pd (Anggota)
5. DRS. JURIF SANGURA (Anggota)

F. PPK Baruga
1. ALDRYN, S.Ip (Ketua)
2. LAODE MULIAHATI RAALI, S.Pdi (Anggota)
3. AHMAD FIRMANSYAH (Anggota)
4. ABU, S.Sos (Anggota)
5. NASIRUN, SE (Anggota)

G. PPK Kadia
1. LAODE FINTORO, S.Ag (Ketua)
2. ARIFIN ALI (Anggota)
3. ST. RIANI THAYEB (Anggota)
4. LAODE ABDUL SYABAN, SH (Anggota)
5. DERMAWAN, S.Pd., M.Si (Anggota)

H. PPK Wua-Wua
1. ASRUKI, A.Md (Ketua)
2. SUPIRMAN, SE (Anggota)
3. ANDI PADA ULENG, S.Ag., SH (Anggota)
4. DEDI YUSRAN T (Anggota)
5. KASMAN, S.Pd (Anggota)

I. PPK Mandonga
1. HERI ISKANDAR (Ketua)
2. JUMIRAD, S.Sos (Anggota)
3. JOMA L, S.Pdi., M.Pd (Anggota)
4. INDRAWATI (Anggota)
5. LAODE ZUMAIL, S.Pd (Anggota)

J. PPK Puwatu
1. Drs. ZAINUDDIN PADUAI (Ketua)
2. LAODE ABU BAKAR (Anggota)
3. NUR BAETI (Anggota)
4. ABD SALAM SALI B, SE., M.Si (Anggota)
5. LISNAWATI AMBOLA (Anggota)

KPPS

under construction

PPS

Keanggotaan PPS Kota Kendari

Tugas dan Wewenang PPS adalah :

1. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dakam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. membentuk KPPS;
3. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
4. mengumumkan daftar pemilih;
5. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
6. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
7. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
8. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
10. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
11. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
12. melakukan rekapitulasi hasil penghitungsn suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
13. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
14. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
15. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
23. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.