Penandatanganan NPHD Dalam Rangka Pilwali Kota Kendari

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Kendari dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2017, akhirnya ditandatangani Senin, 16 Mei 2016.

Dalam acara yang digelar di Ruang Pola Kantor Walikota Kendari penandatangan NPHD disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kendari Bapak Husain Mahmud, Sekretaris Daerah ex officio Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bapak Alamsyah Latunani, Ketua KPU Prov. Sultra bapak Hidayatullah, serta Kepala BPKD ibu Fatmawati Faqih.

Dalam sambutannya, Hayani Imbu Ketua KPU Kota Kendari selaku penerima hibah mengatakan bahwa jumlah anggaran yang ditandatangani adalah hasil pembahasan antara TAPD dengan KPU Kota pada tahun 2015, yang mana sudah masuk dalam Perda APBD Kota tahun 2016. Selanjutnya, berkenaan dengan adanya penyesuaian besaran honorarium penyelenggara PPK, PPS, KPPS dan PPDP sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016, begitupula Keputusan KPU No. 43 tahun 2016 tentang standar kebutuhan barang, jasa dan honorarium untuk kegiatan pemilihan, akan ditindaklanjuti dalam Perubahan APBD 2016, begitupula dengan pembiayaan Pilkada di tahun 2017 akan dilakukan ditindaklanjuti dalam APBD 2017. “Pada dasarnya pihak TAPD dan KPU Kota, telah menemui kesepahaman soal kebutuhan pembiayaan pilkada , namun kita harus mengikuti siklus anggaran yang berlaku”, demikian dikatakan Hayani.

Selanjutnya dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Sultra, Hidayatullah mengatakan bahwa penandatanganan NPHD kali ini adalah yang pertama di Sulawesi Tenggara dari 7 daerah di Sultra yang akan menggelar Pilkada gelombang ke-2 tahun 2017 nanti.  Dalam kesempatan itu, Walikota Kendari, Asrun selaku pemberi hibah juga memberikan sambutan dan berpesan agar penggunaan hibah agar mengikuti prosedur pengelolaan hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang dihadiri oleh beberapa pejabat SKPD Lingkup Kota Kendari, insan pers juga pegawai Sekretariat KPU Kota menyepakati jumlah anggaran yang dituangkan dalam NPHD adalah  sebesar Rp. 19.361.723.800,-  (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah). ***

 

KPU Tetapkan Tanggal 15 Februari untuk Pilkada 2017

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua dilangsungkan pada 15 Februari 2017. Penetapan ini dilakukan setelah KPU Pusat membahasnya dengan KPU di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

“Kami telah membahas dengan seluruh anggota KPU di provinsi, kabupaten, kota dan akhirnya memutuskan bahwa yang menjadi patokan KPU dalam merancang program, tahapan dan jadwal Pilkada 2017 adalah pada 15 Februari,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam peresmian peluncuran Pilkada Serentak 2017 di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Senin (15/2).

Sebanyak 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

“Keserentakan pilkada paling banyak di Provinsi Aceh, yakni satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota,” ungkap dia.

Terkait dengan revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Husni mengatakan sikap KPU mendukung Pemerintah dan DPR dalam merevisi undang-undang tersebut.

“Kami mendukung adanya upaya revisi terhadap undang-undang, dan kami juga sudah melakukan langkah-langkah untuk menyempurnakan peraturan,” katanya.

KPU juga telah mempersiapkan sejumlah poin-poin usulan terkait revisi undang-undang tersebut.

“Dalam pekan ini kami segera memasukkan usulan tersebut kepada Pemerintah dan DPR, dengan merancang draf perubahan peraturan secara simultan,” katanya.

Yustinus Paat/FMB

BeritaSatu.com

Alternatif Tanggal Pemungutan Suara Pilkada 2017

Keterangan Foto : Sekretaris KPU Provinsi Papua mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab Rapimnas KPU, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (3/2)

Banjarmasin, kpu.go.id- Menghadapai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 yang digelar tahun depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah membuat rancangan tahapan pilkada yang akan diikuti oleh 101 daerah di Indonesia. Salah satu tahapan yang tengah dirancang yakni tanggal dan hari pemungutan suara, Rabu (3/2).

Untuk pelaksanaan hari pencoblosan, KPU telah menyiapkan dua alternatif tanggal pemungutan suara. Kedua tanggal tersebut yakni, Hari Rabu, pekan ke-2 dan ke-3 Bulan Februari Tahun 2017.

“Untuk Pelaksanaan Pilkada 2017, yang kita bahas ada dua alternatif, yakni tanggal 8 atau 15 februari 2017,” ungkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.

Hal itu dijelaskan Husni pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPU dengan seluruh KPU Provinsi seluruh Indonesia yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Rapimnas ini digelar dari tanggal 2 – 4 Februari Tahun 2015 bertempat di aula Kantor KPU Provinsi Kalsel.

Tanggal tersebut masih akan dilihat oleh KPU apakah akan berbarengan dengan hari besar nasional atau kegamaan.

“Masih diteliti apakah tanggal itu tidak bersinggungan dengan perayaan hari keagamaan tertentu, hari kebangsaan nasional atau hari kebudayaan yang ada di tengah masyarakat. Jadi untuk 101 daerah yang akan melakukan pemilihan, tidak terkendala akibat hari yang telah ditetapkan secara nasional itu,” ujarnya.

Mencari Keadilan di MK
Sidang sengketa Peselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang saat ini sedang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), bukan hanya dimanfaatkan oleh pasangan calon dalam menyampaikan keberatan atas hasil pilkada, tetapi juga menjadi ajang bagi KPU untuk mencari keadilan.

“Forum sidang di MK untuk menjadi forum pertanggungjawaban kami (KPU-red). Kami komitmen dalam persidangan itu akan mengungkap kebenaran, dan kami juga ikut mencari keadilan disana,” tegas Husni.

Husni mengaku, jajarannya kerap menjadi pihak yang selalu dituduh negatif. Padahal, KPU sendiri terus berupaya untuk mengedepankan netralitas dalam Pilkada. KPU juga tidak memihak kepada siapapun, baik kepada pihak pemohon maupun terkait.

“Kami menjadi pihak termohon yang dituduh macam-macam, merasa perlu ada keadilan untuk kami. Kami tidak memihak kepada pemohon atau pihak terkait. Kami tetap berupa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” tegas Husni.

“Kami tidak punya pretensi untuk tidak netral,” pungkasnya. (ook/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

sumber : kpu.go.id

KPK Pastikan Ambil Peran dalam Pilkada Serentak 2015

Keterangan Foto : Kepala Biro Hukum KPU RI berbicara didepan para peserta peluncuran program Pilkada Berintegritas 2015 di Gedung KPK, Senin (31/8).

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil peran dalam pelaksanaan Pilkada serentak Desember mendatang, lembaga anti rasuah tersebut menilai Pilkada serentak memiliki posisi yang strategis pada roda pemerintahan.

Hal tersebut diungkapkan oleh wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja saat meluncurkan program Pilkada Berintegritas 2015 di Gedung KPK,  Senin (31/8). Acara tersebut mengundang penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), perwakilan KPU dan Bawaslu dari 9 Provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Desember mendatang serta pemerhati Pemilu.

“Menurut pandangan kami, Pilkada serentak 2015 mempunyai posisi yang sangat strategis, karena akan menentukan wajah daerah di masa yang akan datang,” ungkap Adnan.

Adnan melanjutkan, bahwa KPK nantinya akan berupaya membantu untuk menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas. Berdasarkan data KPK, terdapat 61 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karenanya, masyarakat harus memilih dengan integritas agar dapat memilih pemimpin yang ber integritas.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menurut adnan untuk memastikan bahwa seluruh faktor terkait Pilkada akan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, sehingga dapat mewujudkan pemimpin yang berintegritas kepada daerahnya.

Sependapat dengan Adnan, KPU yang saat itu diwakili oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI, Nur Syarifah berpendapat bahwa, penyelenggara Pemilu (KPU) telah menginventarisir permasalahan yang terjadi di tiap tahapannya untuk nanti dikonsultasikan dengan DPR. Sebab menurutnya, antara aturan tertulis dan penerapannya dilapangan acap kali berbeda.

Acara saat itu diakhiri dengan peluncuran program Pilkada Berintegritas 2015 yang ditandai dengan penyikapan kain penutup prasasti yang kemudian dilanjutkan dengan penyematan pin “Pilih Yang Jujur” kepada Kepala Biro Hukum, Nur Syarifah dan Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron. (dam/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Tindaklanjuti MoU, KPU Kunjungi Menkeu

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim lakukan kunjungan ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta untuk menindaklanjuti Nota kesepahaman (MoU) antara KPU dengan Dirjen Pajak Kemenkeu tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala dan calon wakil kepala daerah, Jumat (29/5).

Dalam pertemuan yang diterima oleh Menteri Keuangan RI, Bambang Brojonegoro, Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo, Dirjen Pajak Kemenkeu, Sigit Priadi Pramudito, dan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani itu Husni menegaskan bahwa KPU mendorong agar semua bakal calon kepala dan wakil kepala daerah memasukkan rencana penerimaan pajak sebagai program dan visi misi calon.

“Selain kepatuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap kewajiban pajaknya. Kami mendorong agar semua calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah itu memasukkan perencanaan penerimaan pajak sebagai bagian dari programnya. Di dalam visi misi nya,” ujar Husni.

Hal itu merupakan upaya KPU dalam menyukseskan program prioritas pemerintah terkait peningkatan penerimaan pajak negara.

“Pemerintah punya program pajak, yang semakin lama menjadi semakin prioritas. Karena pendapatan negara kita utamanya dari pajak, nah kami (KPU) yang mengelola data calon kepala daerah dan calon presiden dan calon wakil presiden, juga DPR, dan DPRD ini punya tanggung jawab moral mendukung program ini,” lanjut Husni.

Dengan kesepakatan antara KPU dan Kemenkeu tentang pemenuhan kewajiban perpajakan itu, nantinya Dirjen Pajak dapat membandingkan jumlah kekayaan dengan pemenuhan perpajakan masing-masing calon kepala daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak.

“Kami mensuplai data, seperti biodata masing-masing calon, kemudian ada LHKPN-nya. Sehingga nanti dirjen pajak bisa membandingkan antara kekayaan calon dengan kepatuhan mereka terhadap pemenuhan pajak,” tuturnya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

sumber : kpu.go.id

KPU Dukung Penyederhanaan Aturan Pemilu

Jakarta, kpu.go.id,– Perkembangan demokrasi dan pemilu di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat dan memerlukan pengaturan hukum yang tidak tumpang tindih. Untuk itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mendukung adanya penyederhanaan terhadap aturan hukum yang menyangkut pemilu dan mengintegrasikan seluruh aturan aspek kepemiluan, Kamis (28/5).

“Karena ini merupakan tanggung jawab dan komitmen kita untuk penguatan demokrasi, KPU ikut mendukung berpartisipasi dalam gerakan ini. Dan kami merencanakan akan secara intensif pada Tahun 2016, termasuk menyiapkan program dan anggaran,” kata Husni.

Untuk itu, lanjut Husni, KPU bersama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya akan bersinergi untuk dapat lebih fokus memberi masukan dan membahas penyederhanaan rancangan Undang-Undang Pemilu.

“Karena untuk tahun ini, KPU sedang konsen dengan hal yang sangat teknis yakni pilkada Tahun 2015. Sementara kegiatan yang sifatnya ke akademis, kami perlu waktu. Walaupun tahun depan agendanya juga padat, untuk menyiapkan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017.” ujar Husni.

Hal itu dikatakan Husni dalam diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga Kemitraan dengan Penyelenggara Pemilu dan Kelompok Masyarakat Sipil Pegiat Pemilu dan Demokrasi, digelar di Ruang Cemara, Hotel Grand Cemara, Jl. Wahid Hasyim No.69, Jakarta.

Husni juga berharap, pengalaman KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat menjadi masukan yang positif di dalam rancangan kitab Undang-Undang Pemilu. Sehingga nantinya, menyelelaraskan peraturan kepemiluan.

“Kami berharap apa yang menjadi pengalaman kami sebagai penyelenggara pemilu, semua bisa dicatat dan dimasukkan dalam satu naskah yang membantu penyempurnaan kodifikasi ataupun penyempurnaan rancangan aturan pemilu ini,” Pungkasnya.

Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, Ramlan Surbakti, Mada Sukmajati, Hasyim Asyari, Ahsanul Minan, serta kelompok masyarakat sipil pegiat pemilu dan demokrasi. (ook/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

sumber : kpu.go.id

Surat Edaran

Nomor	Tentang	Donwload
554/KPU/VIII/2015	prosedur pelimpahan kewenangan persetujuan penunjukan langsung apabila terjadi pelelangan/seleksi ulang gagal dari PA ke KPA	Download
280/KPU/2015	Penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat (11) huruf d PPU No. 9/2015	Download
259/KPU/V/2015	Penundaan Pelaksanaan Pilkada 2015	download
258/KPU/V/2015	Syarat Dukungan Calon Perseorangan	Download
242/KPU/2015	Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Website KPU/KIP Provinsi	Donwload
183/KPU/IV/2015	Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali	Download

Peraturan KPU terkait Pemilihan Kepala Daerah

Nomor Peraturan	Tentang	Donwload
3 Tahun 2016	Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikotaa dan Wakil Walikota Tahun 2017	download
11 Tahun 2015	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	download
10 Tahun 2015	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	download
09 Tahun 2015	Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	download
08 Tahun 2015	Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	download
07 Tahun 2015	Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	download
06 Tahun 2015	Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	download
05 Tahun 2015	Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	download
04 Tahun 2015	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	download
03 Tahun 2015	Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	download
02 Tahun 2015	Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	download
01 Tahun 2015	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	download

Batasi Sosmed di Pilkada

Indopos-JAKARTA :Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membahas pembatasan penggunaan jumlah akun media sosial (sosmed) yang digunakan para calon kepala daerah dj pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Sementara yang diusulkan pihak penyelenggara kepada parlemen sebanyak tiga akun untuk satu calon kepala daerah. Hal tersebut sebagai pelengkap Undang-Undang (UU) No 1.Tahun 2015 tentang Pilkada serta mempermudah pengawasan kampanye maupun kampanye hitam para calon.

“Dalam UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak diatur secara rinci soal pembatasan akun sosmed tersebut. Untuk itu kita (DPR, red) akan membahasnya,” ungkap Syarif Abdullah Al Kadrie, anggota Komisi II DPR RI kepada INDOPOS, Minggu (15/3).

Informasi yang berkembang, sambung Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu, KPU telah pembentukan kesimpulan akan membatasi penggunaan akun sosmed hanya tiga akun resmi yang diperbolehkan untuk didaftarkan para calon, termasuk nm relawannya ke KPU.

“Hal itu bertujuan untuk mempermudah pengawasan kampanye maupun kampanye hitam para calon KDH dalam Pilkada 2015. Nanti setelah reses komisi n DPR akan bahas secara mendetail terhadap skenario yang di buat KPU,” ujarnya.

Menurut Syarif Abdollah, fraksi mendukung pembatasan penggunaan akun sosmed tersebut untuk menutupi kekurangan pengawasan pilkada sebelumnya melalui sosmed. Karena,bila tujuannya untuk perbaikan terhadap kekurangan yang ada di masa lalu, dirinya sangat setuju terhadap hal tersebut.

Disisi lain, lanjutnya, KPU seharusnya juga memperhatikan peran media termasuk sosmed yang begitu besar terhadap masyarakat dalam mengetahui latar belakang calon yang hendak mereka pilih. Sebab, perkembangan dunia internet di Indonesia sudah maju.
(aen) Sumber: Indopos, Hal: 4 Kol: 1

Tugas dan Wewenang KPU Dalam Pemilihan Legislatif

Dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. maksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.